BUMN

 

Setelah menyelesaikan lembar aktivitas 1, materi selanjutnya yang akan

dipelajari adalah badan usaha berdasarkan kepemilikan. Adapun pembagian badan

usaha berdasarkan kepemilikan modal disajikan sebagai berikut:

Berdasarkan kepemilikannya, badan usaha dibedakan menjadi:

Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

1. Pengertian BUMN

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN,

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian

besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal

dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN mempunyai tujuan sebagai berikut:

a. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada

umumnya dan penerimaan negara pada khususnya

b. Mengejar keuntungan

c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau

jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang

banyak

d. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh

sektor swasta dan koperasi

e. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan

ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

2. Jenis BUMN

Menurut Undang-undang No.19 Tahun 2003, terdapat dua jenis BUMN, yaitu:

a. Perusahaan Perseroan (Persero)        

Gambar 1.1 PLN merupakan salah satu
contoh BUMN jenis Persero

Persero merupakan BUMN yang

berbentuk perseroan terbatas yang

modalnya terbagi dalam saham

yang seluruh atau paling sedikit

51% (lima puluh satu persen)

sahamnya dimiliki oleh Negara

Republik Indonesia yang tujuan

utamanya mengejar keuntungan.

Contoh BUMN persero diantaranya

adalah PLN, PT KAI, dan Bank Mandiri

b. Perusahaan Umum (Perum)

Perum merupakan BUMN yang 

Gambar 1.2 Bulog merupakan salah satu
contoh BUMN jenis Perum

seluruh modalnya dimiliki negara

dan tidak terbagi atas saham.

Maksud dan tujuan berdirinya

perum adalah menyelenggarakan

usaha yang bertujuan untuk

kemanfaatan umum berupa

penyediaan barang atau jasa

yang berkualitas dengan harga

yang terjangkau oleh masyarakat

berdasarkan prinsip pengelolaan

perusahaan yang sehat. Contoh

perum diantaranya yaitu

pegadaian dan perum bulog.

3. Peran BUMN dalam Perekonomian

Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, disebutkan bahwa secara umum

peran BUMN adalah memajukan kesejahteraan bagi seluruh rakyat sebagaimana

diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya lebih

rinci diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan tugas

konstitusional bagi seluruh komponen dan seluruh kekuatan ekonomi nasional baik

melalui regulasi sektoral maupun melalui kepemilikan negara terhadap unit-unit usaha

tertentu dengan maksud untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi

kemakmuran rakyat.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

1. Pengertian BUMD

Landasan operasional yang digunakan BUMD adalah Undang-undang Nomor 5 tahun

1962 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2017. Menurut

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017, Badan Usaha Milik

Daerah yang disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya

dimiliki oleh daerah.

2. Jenis BUMD

Menurut Undang-undang Nomor 54 tahun 2017 pasal 5, Jenis BUMD terdiri dari:

a. Perusahaan perseroan daerah

BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham

yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya

dimiliki oleh 1 (satu) daerah.

b. Perusahaan umum daerah

BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas

saham.

3. Peran BUMD dalam Perekonomian

a. Sumber pendapatan daerah

b. Penyedia barang dan/ atau jasa bagi kebutuhan masyarakat

c. Membuka lapangan pekerjaan bagi daerah

Untuk menambah wawasan kalian tentang badan usaha milik negara dan daerah,

kerjakan aktivitas berikut ini.